Strategi Pengelolaan Utang Negara

May 4, 2011 at 1:47 pm Leave a comment

Pada dasarnya, rasio utang terhadap PDB beberapa tahun terakhir ini menunjukkan penurunan.  Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan negara untuk membayar utang, baik bunga maupun pokok yang jatuh tempo, semakin meningkat.  Namun Pemerintah sendiri tetap merasa perlu untuk menyusun strategi dalam pengelolaan utang negara dalam jangka menengah maupun jangka pendek.  Secara umum, penyusunan Strategi Pengelolaan Utang Negara ini digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

1.  Memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  Sebagai contoh, pasal 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN.  Pengelolaan SUN diharapkan mampu mendukung pengembangan pasar SUN (Primary and Secondary Market), mengingat sejak tahun 2005 SUN telah menjadi sumber utama pembiayaan APBN.

2.  Memberikan keyakinan pada investor dan kreditor bahwa pengelolaan utang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

3.  Sebagai pedoman umum pada unit pengelola utang negara agar kebijakan yang ditempuh dapat terintegrasi dan komprehensif.

4.  Mendasari penyusunan indikator pengukuran kinerja utama bagi unit pengelola utang (key performance indicators).

Strategi Pengelolaan Utang Negara dievaluasi minimal sekali dalam setahun agar sesuai dengan perkembangan lingkungan dan kondisi pasar keuangan.

.

RisikoUtama Portofolio Utang Negara

Selain itu penyusunan Strategi Pengelolaan Utang Negara juga bertujuan untuk mengendalikan berbagai risiko yang melekat pada portofolio utang negara.  Selain itu tujuan pengelolaan utang negara dalam jangka panjang adalah untuk meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali.

1.  Risiko Kesinambungan Fiskal
Semakin besar utang semakin berpotensi membahayakan kesinambungan fiskal karena jumlah pokok dan bunganya akan semakin meningkat.  Indikator  :  debt to export ratio, debt service ratio, dan debt to GDP ratio.  Risiko yang ditimbulkan dapat berdampak pada ketidakmampuan keuangan negara untuk men-service utang negara pada saat jatuh tempo, bahkan mampu mengorbankan program pemerintah lainnya yang sebenarnya sangat memerlukan dana.

2.  Risiko Nilai Tukar
Risiko meningkatnya beban utang negara akibat melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap valas.  Berdasarkan posisi per 30 Juni 2007, setiap depresiasi nilai tukar rupiah terhadap keseluruhan valas 1% (average) akan meningkatkan pengeluaran bunga sebesar ekuivalen USD660,5 juta.  Upaya yang dalapat dilakukan adalah dengan memprioritaskan penerbitan utang baru dalam mata uang Rupiah dan memprioritaskan pelunasan utang dalam valas.

3.  Risiko Tingkat Bunga
Risiko meningkatnya beban utang negara akibat perubahan tingkat bunga pasar.  Upaya yang telah dan akan terus dilakukan adalah dengan memprioritaskan penarikan/pelunasan utang dengan tingkat bunga yang mengambang.

4.  Risiko Pembiayaan Kembali
Risiko ini timbul apabila jumlah utang yang jatuh tempo jumlahnya besar dalam waktu yang berdekatan, sehingga menimbulkan tekanan apabila kondisi pasar atau ekonomi sedang tidak kondusif.  Hal ini mengakibatkan munculnya risiko utang yang jatuh tempo harus dibiayai kembali dengan utang yang lebih mahal, atau sama sekali tidak dapat dibiayai kembali.  Untuk mengukur risiko pembiayaan kembali dilakukan dengan melihat maturity profile (struktur jatuh tempo pokok utang) dan rata-rata waktu jatuh tempo dari utang.

5.  Risiko Operasional
Pencapaian sasaran pengelolaan utang memiliki risiko kegagalan jka operasional pengelolaan utang sehari-hari tidak dikelola dengan baik, baik dari sisi SDM maupun kelembagaannya (SOP, sistem pengelolaan risiko, SIM) mengingat pengelolaan utang membutuhkan standar kinerja operasi yang tinggi.

.

Kebijakan Pembatasan Utang

Pembatasan jumlah kumulatif defisit terhadap PDB ini dimaksudkan untuk mencegah defisit berlebihan, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi makro, khususnya dapat meningkatkan inflasi serta memberikan beban berlebihan pada bagian pembiayaan APBN/APBD yang berujung pada utang yang berlebihan pula.

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur bahwa  :

1.  Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB tahun yang bersangkutan,
2.  Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari PDB yang bersangkutan.  Hal ini dimaksudkan untuk membatasi jumlah utang pemerintah agar tidak berlebih dan masih dalam batas yang aman untuk dapat dibayar kembali.

.

Pengelolaan Jangka Menengah

a.  Utang Luar Negeri
Dalam jangka menengah, pedoman umum pengelolaan utang negara mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004-2009 yang antara lain menyebutkan bahwa peningkatan pengelolaan pinjaman luar negeri tidak saja secara relatif terhadap PDB tapi juga secara absolut.

b.  Utang Dalam Negeri
Sementara untuk pinjaman dalam negeri, diupayakan tetap adanya ruang gerak yang cukup pada sektor swasta melalui penarikan pinjaman neto kurang dari 1% (satu persen) PDB dan menurun secara bertahap.  Dengan demikian rasio stok pinjaman terhadap PDB diperkirakan menurun secara bertahap menjadi lebih rendah dari 40% (empat puluh persen) PDB tahun 2009.

.

Pengelolaan Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, kebijakan utang mengacu pada RKP dan APBN setiap tahunnya dengan sasaran pencapaian konsolidasi fiskal dan penurunan lebih lanjut rasio utang negara terhadap PDB hingga dibawah 60% (enam puluh persen).  Upaya penurunan rasio utang ini dilakukan dengan  :

1.  Mempertahankan stabilitas ekonomi makro,
2.  Mendorong pertumbuhan ekonomi yang memadai,
3.  Melakukan restrukturisasi dan reprofiling utang untuk mengurangi risiko pembiayaan kembali,
4.  Melanjutkan konsolidasi fiskal,
5.  Mendukung pengembangan pasar SUN.

.

Kendala Pengelolaan Utang Negara

Meski demikian, dalam pengelolaan utang negara masih terdapat banyak kendala yakni  :

1.  Daya serap pasar SUN yang masih terbatas
Daya serap pasar SUM menggambarkan seberapa banyak Pemerintah dapat menerbitkan SUN dalam satu periode.

2.  Likuiditas pasar SUN yang belum optimal
Kondisi pasar SUN yang aktif dan likuid merupakan kunci keberhasilan pengelolaan utang secara efisien.  Likuiditas yang belum optimal dapat menghambat upaya peningkatan daya serap pasar SUM, mengingat calon investor SUN tentunya mengharapkan investasinya dapat dicairkan sewaktu-waktu pada harga yang wajar.

3.  Pengadaan pinjaman luar negeri memakan waktu yang lama
Lamanya pengadaan pinjaman luar negeri dapat melampaui satu tahun anggaran sebelum pinjaman tersebut akhirnya ditandatangani oleh kedua belah pihak.  Lamanya proses pengadaan pinjaman luar negeri disebabkan oleh banyaknya proses yang harus dilalui yakni project appraisal untuk pinjaman terkait proyek tertentu.  Sekalipun pinjaman tersebut pada akhirnya ditandatangani pencairan pinjaman juga terbentur banyak kendala di lapangan.

4.  Belum berkembangnya pasar instrumen derivatif
Misal hasil analisis menunjukkan bahwa eksposur utang dengan tingkat mengambang sudah di atas ambang batas, maka Pemerintah dapat menggunakan instrumen derivatif interest rate swap untuk menukar floating rate debt menjadi fixed rate debt untuk menurunkan eksposure yang dimaksud.  Atau ketika Pemerintah ingin menurunkan risiko nilai tukar dengan menurunkan porsi utang USD maka dapat digunakan instrumen derivatif berupa currency swap.  Namun saat ini instrumen derivatif di Indonesia belum berkembang dan jumlahnya masih sangat terbatas sehingga belum dapat digunakan secara efektif untuk hedging utang negara.

.

Strategi Pengelolaan Utang Negara

1.  Strategi Peminjaman Pinjaman Luar Negeri
a.  Pembatasan pinjaman baru secara lebih selektif sesuai dengan prioritas, efisiensi, dan efektivitas.
b.  Perbaikan manajemen utang dan peraturan (Blue Book-tata cara penyusunan rencana pinjaman, hibah luar negeri).
c.  Mengupayakan restrukturisasi utang luar negeri dengan mengintensifkan mekanisme debt swap (realokasi).
d.  Penataan pengelolaan utang luar negeri aspek pengeluaran (Quality at Entry dapat ditingkatkan).

2.  Strategi Pengelolaan Utang Luar Negeri
a.  Pengurangan komitmen utang luar negeri melalui prinsip pinjaman persyaratan lunak (Cost Recovery Project).
b.  Peningkatan porsi utang dengan bunga tetap (fixed rate) dan exchange hedging rate.
c.  Pemanfaatan fasilitas moratorium/rescheduling mempertimbangkan risiko dan penghematan biaya utang negara.
d.  Pemanfaatan fasilitas debt swap (debt to nature swap, debt to education swap, debt to debt swap).

3.  Strategi Pengelolaan SUN
a.  Pengelolaan portofolio SUN dan risiko;

(i)  Pengelolaan utang negara
Dengan semakin berkurangnya utang, maka semakin berkurang pula porsi APBN yang dialokasikan untuk debt service (pembayaran bunga, pokok jatuh tempo, dan kewajiban terkait utang).

(ii)  Penyederhanaan portofolio utang negara
Dengan semakin sederhananya keragaman jenis instrumen utang dalam struktur portofolio utang negara, maka semakin efisien pula pengelolaan yang dapat dilakukan (span of control).

(iii)  Penerbitan/pengadaan utang negara dalam mata uang rupiah
Pengurangan terhadap risiko fluktuasi nilai tukar, yakni tambahan beban anggaran Pemerintah jika terjadi pelemahan mata uang Rupiah, penerbitan utang baru diprioritaskan dalam mata uang Rupiah dan diupayakan mengurangi pinjaman mata uang asing secara bertahap dan terencana (currency swap).

(iv)  Pengurangan risiko pembiayaan kembali
Pembelian kembali SUN yang akan jatuh tempo (1-5 tahun) baik secara cash buyback maupun debt switching.  Penerbitan SPN untuk menutup kebutuhan kas jangka pendek (cash mismatch) dan tidak untuk menutup defisit maupun refinancing ON yang jatuh tempo.

(v)  Peningkatan porsi utang negara dengan bunga tetap
Penghindaran beban tambahan yang harus dibayar oleh Pemerintah akibat kenaikan tingkat bunga di pasar apabila utang berbunga mengambang yang diperoleh.

(vi)  Penurunan porsi kredit ekspor dan pinjaman komersial
Fasilitas kredit ekspor dan pinjaman komersial umunya tidak bersyarat lunak (berbunga rendah dan memiliki jangka waktu yang panjang).

b.  Pengembangan pasar perdana dan pasar sekunder;

(i)  Pengembangan pasar perdana
(ii)  Pengembangan pasar sekunder
(iii)  Penerapan prinsip pengelolaan utang negara yang baik
–  Proteksi terhadap posisi keuangan Pemerintah
–  Pengembangan pasar
–  Penguatan kinerja kelembagaan pengelolaan utang negara.

Dari Strategi Pengelolaan Utang Negara inilah Pemerintah berharap dan bekerja untuk mengelola utang negara secara lebih efektif dan efisien menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.  (blog.kampuskeuangan)

Entry filed under: public finance management. Tags: , , , .

RBV, Sebuah Pendekatan Audit Internal Accounting for Multiple Entities

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


The Shining Moon

Categories

Quotes of The Day

Visitors

  • 124,489 People

%d bloggers like this: