Pemeriksaan Kinerja

May 6, 2011 at 3:14 am Leave a comment

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membawa dampak yang cukup penting dalam pengelolaan keuangan negara.  Selama 10 tahun terakhir, tuntutan masyarakat akan terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik oleh pemerintah semakin meningkat.  Masyarakat ingin mengetahui apakah tujuan suatu program yang telah ditetapkan telah dicapai dan apakah untuk mencapai program tersebut telah dilakukan dengan prinsip spend less, spend well, dan spend wisely.

Hasil audit laporan keuangan yang memuat opini terhadap neraca, perbandingan realisasi anggaran, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dianggap belum menjawab keingintahuan masyarakat tentang apakah dana publik telah memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Untuk itu, pemerintah merasa perlu melakukan perluasan tujuan dan jenis pemeriksaan dari pemeriksaan keuangan menuju pemeriksaan kinerja (performance audit).

.

Paket Perundang-undangan
1.  Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.  Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Penganggaran Negara
3.  Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

.

Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang lingkup keuangan negara diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 31 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.  Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa “Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.  Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan di bidang keuangan negara yang meliputi perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara
Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka  :

PA/PB       —>       bertanggung jawab atas OUTCOME       —>       pelaksanaan kebijakan
(hasil dan manfaat)                                              APBN/APBD

.

Pimpinan       —>       bertanggung jawab atas OUTPUT       —>       pelaksanaan kegiatan
K/L/SKPD                     (barang dan jasa yang disediakan)                            APBN/APBD

.

Terdapat sanksi jika terbukti ada penyimpangan KEBIJAKAN/KEGIATAN yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD.  Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya REPRESIF/PREVENTIF serta sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBD/APBD yang bersangkutan.

.

Ruang Lingkup Pemeriksaan BPK
Pasal 23E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara.  BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni  :

1.  Pemeriksaan keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

2.  Pemeriksaan kinerja, pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas. (Definisi pasal 4 ayat 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004)

3.  Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja yang meliputi pemeriksaan investigatif, pemeriksaan atas SPI pemerintah, dan pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan.

.

Tujuan Pemeriksaan Kinerja
Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan Tujuan Pemeriksaan Kinerja adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan sehingga kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif.  Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern. (Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007)

Contoh tujuan pemeriksaan kinerja adalah  :
1.  Sejauh mana tujuan peraturan perundang-undangan dan organisasi dapat dicapai.
2.  Kemungkinan alternatif lain yang dapat meningkatkan kinerja program atau menghilangkan faktor-faktor yang menghambat efektivitas program.
3.  Perbandingan antara biaya dan manfaat atas efektivitas biaya suatu program.
4.  Sejauhmana suatu program mencapai hasil yang diharapkan atau menimbulkan dampak yang tidak diharapkan.
5.  Sejauhmana program berduplikasi, bertumpang tindih, atau bertentangan dengan program lain yang sejenis.
6.  Sejauh mana entitas yang diperiksa telah mengikuti ketentuan pengadaan yang sehat.
7.  Validitas dan keandalan ukuran-ukuran hasil dan efektivitas program, atau ekonomi dan efisiensi.
8.  Keandalan, validitas, dan relevansi informasi keuangan yang berkaitan dengan kinerja suatu program.

.

3 Es
1.  Efektivitas, mengukur sejauh mana suatu program mencapai tujuannya.
2.  Ekonomi dan Efisiensi, berkaitan dengan apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif dalam mencapai tujuan program.

.

Hasil Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik.

Pemeriksaan kinerja menghasilkan  :  Temuan, Simpulan, dan Rekomendasi.  (blog.kampuskeuangan)

Entry filed under: audit. Tags: , , , , , , .

Accounting for Multiple Entities Dampak Masif Korupsi terhadap Eksistensi Negara Bangsa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


The Shining Moon

Categories

Quotes of The Day

Visitors

  • 124,489 People

%d bloggers like this: