Gratifikasi

May 19, 2011 at 10:57 am Leave a comment

Diadaptasi oleh  :  Nurfita Kusuma Dewi

Budaya memberi dan menerima hadiah kepada dan oleh Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil dapat digolongkan ke dalam “gratifikasi”.  Sebuah perbuatan dianggap sebagai gratifikasi atau suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatan Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.  Peraturan tentang Gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.  Tujuan dari pemberlakuan peraturan ini adalah untuk menghentikan budaya pemberian dan penerimaan hadiah atau gratifikasi di lingkungan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil sehingga tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.

Implementasi dari penegakan peraturan perundang-undangan ini tidak sedikit meng­hadapi kendala.  Salah satu kendala tersebut adalah kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat berupa pemberian tanda terima kasih, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang, atas jasa yang telah diberikan oleh Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil.  Gratifikasi dalam masyarakat Indonesia masih dianggap sebagai hal yang lumrah.  Bahkan secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam merekat ‘kohesi sosial’ dalam suatu masyarakat maupun antarmasyarakat bahkan antarbangsa.  Padahal kebiasaan ini bisa menjadi suatu budaya yang mengarah pada kegiatan bersifat negatif karena dapat menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari.

Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang Peny­elenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil tersebut segera melaporkannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dianalisis lebih lanjut.

Namun masih banyak masyarakat atau bahkan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang bertanya-tanya tentang praktik pemberian hadiah atau gratifikasi dalam pelayanan publik.  Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan gratifikasi menurut Undang-undang?  Apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam ma­syarakat?  Apakah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyeleng­gara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang ber­lawanan dengan hukum?  Apa saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan?

Berikut ini akan dijelaskan mengenai gratifikasi menurut Undang-undang dalam konsep jawaban pertanyaan atas 5W+1H  :  What?  When?  How?  Why?  When?  Who?

.

WHAT?

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni  :

“Yang dimaksud dengan ”gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Apabila dicermati penjelasan pasal 12B Ayat (1) di atas, maka definisi gratifikasi adalah “pemberian dalam arti luas”.  Sedangkan kalimat selanjutnya menerangkan mengenai “bentuk-bentuk gratifikasi” itu sendiri.  Dari definisi in tampak bahwa gratifikasi mempunyai makna yang netral dimana tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifi­kasi tersebut.

Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumu­san pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum kecuali gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B saja.

.

WHEN?

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:….”

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap ketika Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pi­hak mana pun yang berhubungan dengan jabatan atau pun pekerjaannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak benar bila Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah melarang praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di Indonesia.  Sesungguhnya, praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di kalangan masyarakat tidak dilarang tetapi perlu diperhatikan adanya sebuah rambu tambahan yaitu larangan bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk menerima gratifikasi yang dapat dianggap suap.

.

HOW?

Untuk  memahami apakah gratifikasi yang diterima termasuk suatu pemberian hadiah yang ilegal atau legal, maka ilustrasi berikut dapat membantu menyederhanakan penjelasan.

Jika seorang Ibu penjual makanan di sebuah warung memberi makanan kepada anaknya yang datang ke warung, maka itu merupakan pemberian keibuan.  Pembayaran dari si anak bukan suatu yang diharapkan oleh si Ibu.  Balasan yang diharapkan lebih berupa cinta kasih anak, dan berbagai macam balasan lain yang mungkin diberikan.  Kemu­dian datang seorang pelanggan, si Ibu memberi makanan kepada pelanggan tersebut lalu menerima pembayaran sebagai balasannya.  Keduanya tidak termasuk gratifikasi ilegal.

Pada saat lain, datang seorang inspektur kesehatan dan si Ibu memberi makanan kepada si inspektur serta menolak menerima pembayaran.  Tindakan si Ibu menolak menerima pembayaran dan si Inspektur menerima makanan ini adalah gratifikasi ilegal karena pemberian makanan tersebut memiliki harapan bahwa inspektur itu akan menggunakan jabatan­nya untuk melindungi kepentingannya.  Andaikan inspektur kesehatan tersebut tidak memiliki kewenang dan jabatan lagi, akankah si ibu penjual memberikan makanan tersebut secara cuma-cuma?

Dengan adanya pemahaman ini, maka seyogyanya masyarakat tidak perlu tersinggung seandainya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil menolak suatu pemberian, hal ini dilakukan dikarenakan kesadaran terhadap apa yang mungkin tersembunyi di balik gratifikasi tersebut dan kepatuhannya terhadap peraturan perundangan.

.

WHY?

Pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan.  Konflik ke­pentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

Definisi konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang Penyelenggara Negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Penerimaan gratifikasi oleh Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar, semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan.  Banyak yang berpendapat bahwa pemberian tersebut sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja, tetapi pemberian tersebut patut diwaspadai sebagai pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi, dan pada saatnya pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa.

Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang menerima gratifi­kasi dari pihak yang memiliki hubungan afiliasi (misalnya  :  pemberi kerja-penerima kerja, atasan-bawahan, dan kedinasan) dapat ter­pengaruh dengan pemberian tersebut, yang semula tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap kewenangan dan jabatan yang dimil­ikinya menjadi memiliki kepentingan pribadi dikarenakan adanya gratifikasi.  Pemberian tersebut dapat dikatakan berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan pada pejabat yang bersangkutan.

Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang timbul karena gratifikasi tersebut, penyelenggara negara atau pegawai Negeri harus membuat suatu declaration of interest untuk memutus kepentingan pribadi yang timbul dalam hal penerimaan gratifikasi.  Oleh karena itu, penyelenggara negara atau pegawai negeri harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya untuk kemudian ditetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut oleh KPK, sesuai dengan pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001.

.

WHEN?

Penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara wajib dilaporkan kepada Komisi KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.  Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12C ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh Penerima Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

.

WHO?

Yang dimaksud Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyeleng­gara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meliputi:

a.    Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara

b.    Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara

c.    Menteri

d.    Gubernur

e.    Hakim

f.     Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni  :  Duta Besar, Wakil Gubenur, dan Bupati/Walikota.

g.    Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni  :

1)   Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD

2)   Pimpinan BI dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

3)   Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri

4)   Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara RI

5)   Jaksa

6)   Penyidik

7)   Panitera Pengadilan

8)   Pimpinan dan Bendahara Proyek

Sementara yang dimaksud dengan Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, meliputi  :

1)        Pegawai pada: MA, MK

2)        Pegawai pada Kementerian/Departemen & Lembaga Pemerintah Non Departemen

3)        Pegawai pada Kejagung

4)        Pegawai pada Bank Indonesia

5)        Pimpinan dan pegawai pada sekretariat MPR/DPR/DPD/ DPRD Provinsi/Dati II

6)        Pegawai dan perguruan tinggi

7)        Pegawai pada komisi atau badan yang dibentuk berdasar­kan Undang-Undang, Keppres maupun PP

8)        Pimpinan dan pegawai pada Sekretariat Presiden, Sekre­tariat Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Militer

9)        Pegawai pada BUMN dan BUMD

10)    Pegawai pada Badan Peradilan

11)    Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil di lingkungan TNI dan POLRI

12)    Pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemda Dati I dan Dati II.

.

WHAT SHOULD WE DO?

Jika seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil dapat mengidentifikasi motif pemberian adalah gratifikasi ilegal maka langkah yang sepatutnya diambil adalah menolak gratifikasi tersebut secara baik dan sedapat mungkin tidak menyinggung perasaan pem­beri.  Jika keadaan saat itu “memaksa” untuk menerima gratifikasi tersebut, misalnya pemberian terlanjur dilakukan melalui orang terdekat  (suami, istri, anak dan lain-lain) atau ada perasaan tidak enak kare­na dapat menyinggung pemberi, maka sebaiknya gratifikasi yang diterima segera dilaporkan ke KPK.  Jika instansi tempat bekerja kebetulan adalah salah satu instansi yang telah bekerjasama dengan KPK dalam Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), maka Penyelenggara Negara atau Pejabat Negeri Sipil yang bersangkutan dapat melaporkan langsung di instansi tersebut.

Tata cara pelaporan penerimaan gratifikasi yang diatur dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komi­si Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir se­bagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.  Pasal ini mensyaratkan bahwa setiap laporan harus diformalkan dalam for­mulir gratifikasi, adapun formulir gratifikasi bisa diperoleh dengan cara mendapatkannya secara langsung dari Kantor KPK, mengun­duh (download) dari situs resmi KPK (www.kpk.go.id), memfotokopi formulir gratifikasi asli atau cara-cara lain sepanjang formulir terse­but merupakan formulir gratifikasi; sedangkan pada huruf b pasal yang sama menyebutkan bahwa formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat  :

1.  Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;

2.  Jabatan pegawai negeri atau penyelanggara negara;

3.  Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;

4.  Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan

5.  Nilai gratifikasi yang diterima.

.

WHAT KPK DO?

Setelah formulir gratifikasi terisi dengan lengkap, KPK akan mem­proses laporan gratifikasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ten­tang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan urut-urutan sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertim­bangan.

Pertimbangan yang dimaksud adalah KPK melakukan analisa terhadap motif dari gratifikasi tersebut, serta hubungan pemberi dengan penerima gratifikasi. Ini dilakukan untuk menjaga agar penetapan status gratifikasi dapat seobyektif mungkin.

2. Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.

Pemanggilan yang dimaksud adalah jika diperlukan untuk menunjang obyektivitas dan keakuratan dalam penetapan sta­tus gratifikasi, serta sebagai media klarifikasi dan verifikasi ke­benaran laporan gratifikasi penyelenggara negara atau pegawai negeri.

3. Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberan­tasan Korupsi. Pada Ayat ini Pimpinan KPK diberi kewenangan untuk melakukan penetatapan status kepemilikan gratifikasi tersebut.

4. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi seb­agaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan sta­tus kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau men­jadi milik negara.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

6. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Men­teri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhi­tung sejak tanggal ditetapkan.

.

LEGAL CONSEQUENCES

Sanksi pidana yang ditetapkan pada tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana penjara minimum empat tahun, dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maksimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah).

Dari rumusan ini jelas sekali bahwa penerimaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dengan sanksi pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (blog.kampuskeuangan)

Sumber  :  Buku Saku “Gratifikasi” KPK

Entry filed under: seminar pemberantasan korupsi. Tags: , , , , , , , .

Perencanaan Audit Kinerja Working Capital

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


The Shining Moon

Categories

Quotes of The Day

Visitors

  • 124,489 People

%d bloggers like this: