Pelajaran dari Kasus KPS PLTP Karaha Bodas

February 1, 2012 at 9:34 am Leave a comment

     Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) telah menjadi kebutuhan bagi setiap negara dalam memajukan pembangunan, termasuk Indonesia. KPS atau disebut juga public private partnership merupakan suatu skema alternatif dari pelaksanaan suatu tugas Pemerintah dengan mengerahkan pendanaan dari sektor swasta. Namun di balik semua kelebihan dan fleksibilitas dana yang dimiliki oleh KPS, pemerintah toh tetap dituntut untuk lebih berhati-hati dan jeli dalam mengikuti jalannya proyek-proyek pemerintah dengan swasta. Satu kali saja pemerintah lalai, maka bukan saja proyek tersebut tidak berjalan sesuai harapan namun pemerintah dipastikan mengalami kerugian dalam jumlah besar.

Tulisan ini mengambil contoh kasus KPS di Indonesia dalam bidang energi khususnya geothermal atau panas bumi di Garut, Jawa Barat, yang sempat menyita perhatian publik internasional. Alih-alih pembangunan proyek itu berjalan sesuai rencana, pemerintah justru dituntut jutaan dolar atas kelalaiannya dalam menjalankan klausul-klausul perjanjian.

Pengembangan energy geothermal

Pengembangan energi panas bumi dimulai sejak tahun 1970-an di daerah Kamojang yang kala itu dibangun oleh Pertamina. Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai hak untuk mengembangkan energy geothermal terus berusaha untuk membangun proyek tersebut. Pada tahun 1994, Pertamina kemudian mengadakan kontrak kerjasama dengan investasi sekitar US$ 264 juta dengan pihak investor listrik swasta yakni Karaha Bodas Co. LLC (KBC) dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas yang terletak di Desa Sukamenak, Kecamatan Wanaraja, Garut, Jawa Barat.

Proyek PLTP ini meliputi sejumlah titik lokasi dengan luas wilayah 19 hektar di sekitar Gunung Karaha dan Telaga Bodas. Proyek yang bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan energi dari panas bumi yang ramah lingkungan dan bersih ini ditargetkan akan dibangun dalam waktu 5 tahun. PLTP ini diharapkan akan menghasilkan listrik dengan kapasitas 120 megawatt (MW) yang terdiri dari 6 unit power plant x 20 MW, dengan jangka waktu konsesi selama 30 tahun.

Pada bulan November 1994, pihak KBC menandatangani dua jenis kontrak, yakni :

Pertama, Kontrak Operasi Bersama (Joint Operating Contract-JOC) dengan Pertamina. JOC merupakan perjanjian legal antara kontraktor dan Pertamina yang mewakili Pemerintah. Pertamina bertanggung jawab untuk manajemen operasi, sedangkan kontraktor bertanggung jawab untuk memproduksi energi panas bumi di daerah kontrak dan mengkonvensi energi menjadi listrik atau mengirimkan panas bumi atau listrik. Listrik yang dihasilkan dari proyek ini kemudian dijual pada Kontrak Penjualan Energi yang denominalnya dalam dolar dan menjadi kewajiban PLN untuk membeli listrik pada dasar ambil atau membayar dalam jangka waktu 30 tahun.

Kedua, Kontrak Penjualan Energi (Energy Sales Contract-ESC) dengan Pertamina dan PLN. SEC merupakan bagian integral dari JOC merupakan perjanjian antara kontraktor dan supplier dari uap panas bumi. Pertamina disini bertindak sebagai penjual, sedangkan PLN sebagai pembeli energi panas bumi. Dalam kontrak ini disepakati bahwa periode produksi untuk mengirimkan energi panas bumi dari masing-masing unit jangka waktu SEC adalah43 tahun.

Kasus Internasional PLTP Karaha Bodas

Kasus PLTP Karaha Bodas dimulai saat krisis ekonomi melanda Indonesia di tahun 1997. Pada 20 September 1997, Presiden, atas rekomendasi International Monetery Fund (IMF), mengeluarkan Kepres Nomor 39/1997 tentang Penangguhan/Pengkajian kembali Proyek Pemerintah, BUMN Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/BUMN. Kepres tersebut menekankan “untuk memelihara kelangsungan ekonomi dan secara umum kemajuan ekonomi nasional, perlu dilakukan langkah penanggulangan fluktuasi keuangan dan akibat yang ditimbulkan”. Selanjutnya ditekankan, “dalam rangka penanggulangan masalah tersebut, perlu diambil langkah penundaan/peninjauan kembali sejumlah Proyek Pemerintah, Proyek Perusahaan Negara, dan Proyek Pribadi yang sehubungan dengan Pemerintah dan Perusahaan Negara”. Keppres tersebut akhirnya menangguhkan pelaksanaan proyek PLTP Karaha Bodas sampai keadaan ekonomi pulih.

Selanjutnya pada 1 November 1997, melalui Kepres Nomor 47/1997 proyek diteruskan. Namun berdasarkan Kepres Nomor 5/1998 tanggal 10 Januari 1998 proyek kembali ditangguhkan. Pada tanggal 22 Maret 2002, Pemerintah melalui Kepres Nomor 15 Tahun 2002 berniat melanjutkan proyek tersebut. Hal ini didukung pula dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 216K/31/MEM/2001 tentang Penetapan Status Proyek PLTP Karaha Bodas dari Ditangguhkan menjadi Diteruskan.

Akhirnya pada tanggal 30 April 1998, KBC mengajukan gugatan kepada Pemerintah RI cq. Departemen Pertambangan dan Energi, Pertamina, dan PLN ke Arbitrase Uncitral, Jenewa, Swiss melalui kuasa hukumnya sesuai dengan tempat yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak JOC. Pengadilan arbitrase Jenewa pada tanggal 18 Desember 2000 membuat putusan agar Pertamina dan PLN membayar ganti rugi kepada KBS kurang lebih US$ 270.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

Pertamina harus membayar denda yang dihitung dari nilai ganti rugi US$ 111.100.000 dan hilangkan kesempatan mendapatkan keuntungan (opportunity lost) sebesar US$ 150.000.000 ditambah dengan bunga 4% per tahun sejak tahun 2001.

Pertamina dan PLN selanjutnya melanggar kewajiban kontrak terhadap KBC. Walaupun keputusan Badan Arbitrase Internasional sudah ditetapkan, tetapi Pertamina telah untuk membayar kewajiban legalnya. Dalam merespon ini, KBC melakukan upaya hukum berupa permohonan untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Jenewa di pengadilan bebera negara dimana aset dan barang Pertamina berada kecuali di Indonesia, yakni :

a)    Pada 21 Februari 2001, KCB meminta US District Court for The Sourthern Distric of Texas untuk melaksanakan putusan arbitrase Jenewa,

b)    Pengadilan Hongkong memutuskan mengabulkan permohonan sita jaminan KBC terhadap aset dan barang milik Pertamina yang berada di Singapura,

c)    Pengadilan Singaputa, KBC meminta semua aset anak perusahaan Pertamina yang berada di Singapura, termasuk Petral.

d)    Pada tanggal 30 Januari 2004, KBC meminta Hakim New York untuk menahan aset Pertamina dan Pemerintah RI hingga US$ 1,044 M. Permintaan tersebut ditolak dan hakim menetapkan agar Bank of America (BOA) dan Bank of New York melepaskan kembali dana sebesar US$ 350 juta kepada pemerintah RI. Dana yang tetap ditahan adalah 15 rekening adjudicated account di BOA sebesar US$ 296 juta untuk jaminan.

 

Pelajaran dari PLTP Karaha Bodas

     Gugatan Karaha Bodas Co. menempatkan Pemerintah RI dalam posisi yang sulit. Pihak yang digugat sebenarnya adalah Pertamina, mitra Karaha Bodas Co., yang dinilai melanggar kontrak kerjasama karena krisis ekonomi namun dana pemerintah di dua bank Amerika Serikat turut terancam disita.

Setidaknya terdapat tiga pelajaran yang dapat diambil dari kasus KPS Karaha Bodas ini. Pertama, klausul perjanjian proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang melibatkan dana pemerintah dalam jumlah besar perlu dipertimbangkan secara mendalam kajian hukumnya. Kondisi force major perlu diakomodir dalam klausul perjanjian. Dalam kasus Karaha Bodas, kondisi force major hadir dalam bentuk krisis ekonomi. Jika hal ini sudah diakomodir dalam JOC dan ESC maka pembatalan diajukan oleh BUMN melalui pengadilan, meskipun sudah diterbitkan Kepres yang menangguhkan proyek tersebut. Cara ini lebih aman karena hukum pembatalan kontrak melalui putusan pengadilan lebih netral dibandingkan Kepres. Sehingga andaipun akhirnya terjadi pembatalan atau penangguhan proyek maka tidak akan ada pihak yang menganggap pihak lawan telah melakukan wanprestasi dalam kondisi force major tersebut.

Kedua, pemerintah hendaknya lebih berhati-hati dalam menandatangani kontrak bisnis internasional yang mencantumkan klausul arbitrase. Dengan klausul ini berarti setiap sengketa bisnis yang timbul akibat pelaksanaan kontrak bisnis internasional akan diselesaikan melalui arbitrase internasional atau nasional. Ada banyak pilihan arbitrase di dunia, meski yang umum dipilih antara lain International Chamber of Commerce (ICC), United Nations Commission on International Trade Law (Uncitral) pada tingkat internasional, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Menurut Todung Mulya Lubis, alasan utama mengapa arbitrase dipilih dalam klausul perjanjian karena penyelesaian melalui arbitrase relatif lebih cepat dan murah dibandingkan dengan pengadilan yang panjang, berbelit, dan jelas lebih mahal. Putusan arbitrase pin bersifat final and binding, dimana putusan tersebut merupakan putusan pertama dan terakhir yang mengikat tanpa adanya upaya banding maupun kasasi. Putusan arbitrase bersifat executable dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku (strict law) atau bisa pula berdasar pertimbangan ex aquo et bono yang mengacu pada kebiasaan-kebiasaan bisnis yang berlaku.

Masih menurut Todung, satu hal yang amat kasatmata dalam penanganan kasus Karaha Bodas ini adalah lemahnya koordinasi antara sesame pejabat. Paradigma hukum tak memainkan peran dalam penanganan kasus Karaha Bodas Co. ini. Seharusnya Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman bisa mengarahkan Pemerintah agar bersikap sangat serius dalam menghadapi semua proses arbitrase, termasuk dalam penyiapan alat bukti, saksi, dan saksi ahli serta penyidikan dugaan kasus korupsi yang menyangkut proyek ini. Para arbitrer akan dipaksa menggunakan akal sehat jika mereka disodori bukti-bukti dan kesaksian yang sahuh.

Terlebih lagi Indonesia telah melahirkan Undang-undang Nomor 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini adalah produk hukum yang memperkuat kepercayaan para pelaku bisnis, terutama penanam modal asing yang berbisnis di Indonesia. Para pebisnis bisa menyelesaikan sengketa di badan arbitrase nasional ataupun internasional, dan putusan arbitrase itu bisa dilaksanakan di Indonesia. Ini sungguh suatu hal yang luar biasa. Akan tetapi, undang-undang ini menjadi tak berarti di tengah penolakan terhadap putusan arbitrase yang memang merugikan Indonesia ini. Kata kunci yang hilang di sini adalah “kesiapan pemerintah” dalam menghadapi proses-proses hukum arbitrase internasional.

Ketiga, kekuatan business arrangement yang seharusnya dimiliki oleh Pemerintah. Banyak kasus telah terjadi dan merugikan keuangan Pemerintah RI hanya karena kelemahan negosiasi bangsa ini di kancah internasional. Pemerintah hendaknya terus mencari upaya-upaya kreatif dalam menyelesaikan masalah dengan harapan mendapatkan hasil win-win solution. Selalu ada pihak yang kalah dalam suatu sengketa, namun bukan berarti Pemerintah begitu saja menerima saat semua kesalahan ditimpakan kepadanya. Hal ini penting mengingat di awal tahun 2012 ini, iklim investasi Indonesia dinilai baik oleh lembaga survey internasional. Perkuat negosiasi bisnis Pemerintah, maka pihak asing pun akan percaya bahwa Indonesia adalah negara yang menjanjikan dalam proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Keempat, praktik korupsi harus benar-benar diminimalisir (jika tidak bisa dihilangkan) dari proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Trust adalah kata kunci dalam sebuah investasi. Akan sulit bagi pihak asing untuk mau menanamkan modalnya dalam proyek-proyek di Indonesia jika birokrat dan aparat hukum di negeri ini masih senang mencari keuntungan pribadi dalam proyek-proyek yang ada. Pengusutan korupsi perlu didahulukan terhadap proyek KPS yang ada di Indonesia.

Proyek KPS yang terindikasi menelan biaya tinggi dan membebani keuangan negara patut diperiksa oleh BPK atau BPKP mengenai kelogisan aliran dana yang ada selama ini. Jika memang benar dalam suatu proyek KPS terbukti terdapat praktik korupsi, maka Pemerintah RI bisa membongkar kasus ini. Amerika Serikat pun melarang perusahaan-perusahaan di dalam kawasan negaranya untuk melakukan praktik suap pada pejabat maupun aparat saat melakukan transaksi bisnis di luar negeri. Hal ini diatur dalam undang-undang Foreign Corrupt Practice Act (FCPA). Maka tak perlu ragu untuk menangguhkan suatu proyek KPS yang terindikasi KKN karena persepsi positif internasional bahwa Indonesia benar-benar melakukan perbaikan dan penegakan hukum justru akan meningkat.

Bukan saatnya lagi budaya KKN dipelihara di dalam proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Masih ada banyak sekali pekerjaan rumah Pemerintah RI untuk menarik investor ke Indonesia, infrastruktur yang lebih baik, aparat hukum yang bersih, dan birokrat yang berani menegakkan hukum adalah beberapa diantaranya. Ekonomi Indonesia yang pelan-pelan bangkit dari keterpurukan harus didukung oleh semua pihak agar mampu berdiri tegak di tengah berbagai persepsi miring internasional akibat kasus di masa lalu.

 

 

Sumber Referensi :::

Analisis Kasus Karaha Bodas

Konspirasi Jahat Proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi

Pelajaran dari Karaha Bodas

Entry filed under: public finance. Tags: , , , , , , .

Dokumentasi Simulasi Audit Sistem Informasi – WEBCAAT Navigating Risk Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


The Shining Moon

Categories

Quotes of The Day

Visitors

  • 124,489 People

%d bloggers like this: