Pajak Wanita Kawin : Implikasi Pasal 8 Ayat (1) UU PPh terhadap Wanita yang Bekerja pada Suami

February 13, 2012 at 7:43 am Leave a comment

Oleh : Nurfita Kusuma Dewi

     Kewajiban perpajakan untuk wanita kawin telah diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah istri perlu memiliki NPWP, bagaimana perlakuan perpajakan untuk istri yang memiliki penghasilan sendiri, serta opsi-opsi apa saja yang dapat dipilih oleh istri bekerja dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya telah mampu dijawab oleh ketentuan perundang-undangan.

*mengutip sebagian atau seluruh tulisan tanpa menyebutkan sumber merupakan tindakan plagiasi!*

Pasal 8 ayat (1) menyatakan dengan jelas bahwa “Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.”

Dalam keadaan tertentu, penghasilan suami-istri dapat dikenakan secara terpisah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) yakni apabila, pertama, suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Kedua, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Atau ketiga, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Namun demikian, untuk ketentuan perpajakan untuk wanita kawin yang bekerja pada suami yang melakukan usaha pekerjaan bebas belum diatur secara jelas dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana penghasilan isteri yang diperoleh dari suami ini akan dilaporkan? Apakah penghasilan isteri tersebut akan digabung atau dianggap sebagai pajak penghasilan final dalam SPT suami? Bagaimana implikasi aturan Pasal 8 ayat (1) terhadap kondisi ini?

NPWP dalam Konsep Satu Kesatuan Ekonomis

Jika merunut ketentuan pada Undang-undang KUP, kewajiban memiliki NPWP bagi WPOP sebenarnya lebih dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban penghitungan PPh yang menjadi beban dirinya. Sedangkan NPWP bagi WPOP yang melakukan usaha dikaitkan dengan kewajiban memotong atau memungut PPh pihak lain.

Pasal 8 UU PPh juga telah mengatur mengenai konsep dasar penghitungan PPh kepada keluarga, mulai dari ayat (1) hingga ayat (4). Dalam penjelasan Pasal 8 UU tersebut ditegaskan bahwa pengenaan PPh menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, dimana penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Sehingga satu NPWP adalah untuk satu keluarga, dimana cukup suami sebagai kepala keluarga saja yang memiliki NPWP. Istri tidak perlu NPWP dan anak yang belum dewasa pun tidak perlu memiliki NPWP, terlepas dari mereka memiliki penghasilan atau tidak.

Berdasarkan konsep tersebut, maka dalam kasus isteri bekerja pada suami, isteri cukup memiliki NPWP cabang dari suami yang berakhiran 001 di tiga digit terakhir. NPWP 001 ini berfungsi sebagai sarana administrasi bagi isteri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak Tidak Final VS Prive

     Sebenarnya terdapat dua pilihan jawaban yang dapat diberikan terkait dengan perlakuan pajak penghasilan yang dipungut atas gaji isteri. Pertama, pajak penghasilan isteri tersebut tidak dianggap sebagai pajak final sehingga seluruh penghasilan isteri digabung dengan suami. Kedua, gaji yang dibayarkan kepada isteri dianggap sebagai penggunaan penghasilan suami (prive).

1.      Pajak penghasilan isteri bukan final

Pendapat ini diambil berdasarkan intepretasi Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa di luar pengecualian dalam pasal tersebut maka “seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya”. Adapun pengecualian diperlakukan hanya terhadap penghasilan istri yang “semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya”.

Sebagai contoh, pada tahun 2010 wajib pajak A Siong memperoleh penghasilan bruto dari usaha bengkel sepeda motor yang dijalankannya sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Isteri A Siong bekerja sebagai salah satu pegawai di bengkel tersebut. Isteri tersebut digaji sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Biaya usaha bengkel tersebut adalah Rp 200.000.000,00 (termasuk gaji isteri). A Siong dan isteri hidup bahagia dan menanti kelahiran putra pertamanya.

Maka seluruh penghasilan isteri tersebut digabungkan dengan penghasilan A Siong. Dengan penggabungan tersebut, A Siong dikenai pajak atas penghasilan bruto sebesar Rp 350.000.000,00 (Rp 300.000.000,00 + Rp 50.000.000,00). Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat final yang artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh A Siong (suami). Gaji yang dibayarkan kepada isteri diperlakukan sama dengan gaji yang dibayarkan kepada pegawai lain, yakni disajikan dalam beban gaji dan menjadi faktor pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan di formulir SPT Tahunan A Siong.

 

2.      Gaji isteri dianggap sebagai prive

Dengan alasan kemudahan, gaji yang dibayarkan kepada isteri dianggap sebagai penggunaan penghasilan suami atau prive. Implikasi dari perlakuan pajak ini adalah gaji isteri dikeluarkan dari biaya usaha atas usaha pekerjaan bebas A Siong. Sehingga gaji yang diterima isteri pun tidak dipotong pajak penghasilan dan tidak dapat dikreditkan. Gaji yang dibayarkan kepada isteri tersebut kemudian dilaporkan oleh A Siong dalam SPT Tahunan 1770 pada lampiran I halaman 1 bagian A nomor 2 poin a, yakni “biaya yang dibebankan/keluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.”

Dengan masih menggunakan contoh kasus A Siong di atas maka prive untuk “menggaji” isteri dicantumkan dalam lampiran I halaman 1 bagian A SPT Tahunan 1770 atas nama A Siong. Jumlah di bagian A ini kemudian dipindah ke Formulir Induk 1770 Angka 1 dan menambah jumlah penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas (Rp 300.000.000,00 + Rp 50.000.000,00).

 

Rekomendasi

Berdasarkan contoh kasus yang dipaparkan di atas, tampak bahwa ketentuan dalam UU PPh ternyata belum mengatur dengan jelas mengenai perlakukan perpajakan atas isteri yang bekerja pada suami. Perlakuan pajak penghasilan untuk isteri yang bekerja pada suami, baik sebagai pajak penghasilan final atau prive, dalam tulisan ini merupakan hasil intepretasi atas Pasal 8 ayat (1) UU PPh. Tampak dari hasil perhitungan bahwa jumlah PPh Terutang untuk kedua kasus di atas adalah sama, yakni Rp 12.550.000,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan rekomendasi untuk menambahkan ayat dalam ketentuan Pasal 8 UU PPh tentu membutuhkan lebih banyak pengujian terinci, terutama dalam kaitannya dengan cost and benefit analysis pemungutan pajak.

Tak ada gading yang tak retak, pun dengan ketentuan peraturan perpajakan yang dimiliki negeri ini. Tugas fiskus pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, adalah mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan negeri ini pun masih membutuhkan banyak penyempurnaan ketentuan perpajakan demi mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (blog.kampuskeuangan)

Entry filed under: tax. Tags: , , , , .

Navigating Risk Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


The Shining Moon

Categories

Quotes of The Day

Visitors

  • 124,489 People

%d bloggers like this: